Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendidikan & Pelatihan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Purwakarta (UPT Pusdiklat PMI Purwakarta) meraih Kategori B Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
“UPT Pusdiklat PMI Purwakarta telah menerima sertifikat dan surat keputusan dari Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai lembaga yang memenuhi kualifikasi sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan di Jakarta, 14 April 2025”, tutur Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd., Ketua Bidang Pendidikan & Pelatihan PMI Purwakarta.
Menurut Edy Heri, pemberian pengakuan oleh Kementerian Kesehatan itu merupakan bukti komitmen UPT Pusdiklat PMI Purwakarta dalam memberikan jaminan mutu penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi bidang kesehatan.
Predikat ini diberikan setelah UPT Pusdiklat PMI Purwakarta menjalani proses penilaian ketat dari Kemenkes RI meliputi komponen administrasi dan manajemen, komponen pelayanan pelatihan, dan komponen pelayanan penunjang pelatihan. Metode penilaian dilakukan dengan telusur dokumen, observasi (visitasi) dan wawancara oleh Tim Asesor Kemenkes RI.
Dokumen akreditasi diunggah melalui laman SIAKSI Kemenkes RI, selanjutnya proses survei akreditasi secara online pada 6 Maret 2025. “Akreditasi kategori B ini adalah hasil kinerja UPT Pusdiklat PMI Purwakarta dan juga dukungan dari semua entitas PMI Purwakarta dan masyarakat tentunya”, ujar Edy Heri.
Sementara itu, Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya PMI Purwakarta, dr. Gideon Hartono mengatakan bahwa pencapaian tersebut menandai UPT Pusdiklat PMI Purwakarta sebagai pioner lembaga penyelenggara pelatihan yang terdepan di PMI yang memenuhi standar nasional. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan”, ujar dr. Gideon Hartono.
Dengan capaian ini, UPT Pusdiklat PMI Purwakarta optimis dapat terus berkontribusi dalam mendukung program kesehatan nasional serta memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pelatihan yang profesional dan berkualitas.
“UPT Pusdiklat PMI Purwakarta telah melaksanakan berbagai pelatihan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan bahwa salah satu tugas PMI adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan. Pusdiklat telah menyelenggarakan beberapa pelatihan bidang kesehatan di antaranya Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS), Basic Life Support (BLS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan Pengemudi Ambulans. Kami sudah melatih 190 peserta pelatihan BTCLS sertifikat Kemenkes selama periode 2024, setelah sebelumnya sejak 2015 kita telah melatih 4.061 peserta sertifikat PMI Purwakarta dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) selama periode 2015-2023. Sementara itu untuk pelatihan pengemudi ambulans telah melatih sejumlah 171 orang peserta”, jelas dr Gideon Hartono.
Selain itu, UPT Pusdiklat PMI Purwakarta juga telah menjalankan pelatihan internal PMI di antaranya Kepalangmerahan, Pelatihan Pelatih, Pertolongan Pertama, Perawatan Keluarga, Manajemen Ambulans, Asesmen, Pelatihan Manajemen Pelatihan, Dukungan Psikososial, Pelatihan Fasilitator, Dapur Umum, Manajemen Tanggap Darurat Bencana, Manajemen Jenazah, Posko, Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat, Kesehatan dan Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat, Keuangan, Pengembangan Sumber Daya, dan lainya.
Senada dengan dr. Gideon Hartono, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dirjen SDM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Yuli Farianti dalam sambutan penyerahan sertifikat menyampaikan akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat. Yuli Farianti juga menyampaikan pesannya agar lembaga yang sudah terakreditasi melakukan yang terbaik agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari lembaga yang berkualitas.